Oct 21
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 800 / 0140 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2021
Semoga bermanfaat – Terimakasih
Oct 19
DINDIKBUD-19/10/2022 Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Idealnya sebuah Standar Pelayanan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
Standar Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak nomor : 820/00167/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Standar Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dapat dilihat dibawah ini :
sk standar pelayanan dindikbudDOWNLOAD di sini (Surat Keputusan) lampiran SP [download]
Oct 03
ALUR PERUBAHAN DATA STATUS KEPEGAWAIAN
Gambar 1 : Prosedur Perubahan Data Kepegawaian dan Akun GTK
Mekanisme Perubahan data Status Kepegawaian atau ada beberapa pihak yang terlibat, meliputi Pemohon GTK, Sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, admin DAPODIK.
Sep 30
DINDIKBUD-30/09/2022 Kunjungan kerja dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Ibu Dian Vitasari, Koordinator PAUD. dan R Alfredo Sani F, Asisten Deputi PAUD, Dasar, dan Menengah serta Rahmad Wijaya Tenaga Penyedia dan Pengelola bahan PAUD, Dasar dan Menengah, dalam rangka melaksanakan kegiatan Monitoring, Evaluasi, serta Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang PAUD dan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif atau biasa di sebut PAUD H I di Kabupaten Demak.(29/09/2022);
Kabid bidang pembinaan paud dan PNF Dra. AFIDA ASPAR, M.M. yang di dampingi kasi bidang paud ibu Sumini, S.E. MM.
Dalama kesempatan tersebut disampaikan bahwa Salah satu Prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024 adalah meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, yang di dalamnya termasuk upaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi peserta didik, mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi. Sebagaimana diketahui, pelaksanaan kebijakan pendidikan mensyaratkan adanya sinergi dari berbagai pihak, khususnya pada pemerintah, baik di pusat maupun pemerintah daerah, untuk mencapai tujuan bersama bidang pendidikan. Untuk itu, dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud, yang diwujudkan dalam berbagai program dan kegiatannya, dibutuhkan koordinasi yang baik antar semua pemangku kepentingan.Dalam rangka meningkatkan koordinasi pelaksanaan kebijakan pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, pada kesempatan itu Asisten Deputi PAUD, Dasar, dan Menengah Kemenko PMK melakukan monitoring serta diskusi tentang pelaksanaan kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, atau PAUD HI di Kabupaten Demak. yang bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.
Sep 29
DINDIKBUD-29/09/2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak melalui Sub. Bag. Program menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan Bidang Bea Cuka dengan tema ”Gempur Rokok Ilegal”, yang di laksankanakan pada hari Kamis, 29 September 2022 di Aula Budi Utomo Dindikbud Kabupaten Demak, yang di buka secara langsung oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, Drs, SUBKHAN, MM, yang dihadiri seluruh pelaku seni di Kabupaten Demak sebanyak 50 peserta.
Dalam kesempatan tersebut Plt Kadin menyampaikan Perolehan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) menjadi salah satu pendapatan negara yang bersifat khusus dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan ke Pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten/ Kota penghasil cukai hasil tembakau dan atau penghasil tembakau.
Plt. Kadin Dikbud Subkhan juga menjelaskan, Kabupaten Demak merupakan salah satu daerah penghasil cukai (tersebar dalam 6 Kecamatan : Karanganyar, Demak, Mijen, Wonosalam, Karangawen dan Mranggen) dan penghasil tembakau (tersebar dalam 3 Kecamatan : Guntur, Karangawen dan Mranggen) yang mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Namun, naiknya tarif pita cukai menimbulkan persaingan yang kurang sehat pada industri rokok dan membuat semakin meluasnya peredaran rokok ilegal.
“Ini menjadi persoalan kita bersama. Keberadaan rokok ilegal yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab menimbulkan dampak negatif, baik bagi pemerintah, produsen produk legal, dan masyarakat”, tuturnya.
Oleh karena itu, subkhan menyambut baik atas terselenggaranya sosialisasi DBHCHT, guna memberikan edukasi terkait bahaya rokok ilegal kepada masyarakat, utamanya kepada seniman se-Kabupaten Demak.
“Mudah-mudahan sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman terkait peraturan perundangan-undangan di bidang cukai, sehingga mampu menjadi bekal dalam memerangi rokok ilegal”, tuturnya.
“Saya juga berharap Panjenengan sebagai pelaku seni dapat menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Demak dalam memberikan edukasi masyarat tentang dampak negatif rokok ilegal, yaitu melalui pagelaran seni”, pungkasnya.
Adapun Nara Sumber dalam acara tersebut diantaranya Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang.
Turut hadi dalam kegiatan tersebut Ka. Sub. Bag. Program, Sub. Koordinator Kesenian dan Pelaksana di Lingkungan Dindikbud Kab. Demak;
Materi dapat di lihat di bawah ini :
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang.
BE CUKAI Sosialisasi Cukai HT 2022_Anti KorupsiBiro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (ISDA)
DBHCHT DI JAWA TENGAH 5Gallery Kegiatan
Sep 29
DINDIKBUD-29/09/2022 Pameran museum keliling yang dilaksankan di SD Negeri Bumiharjo 2 Kec. Guntur Kab. Demak yang dumulai pada hari Rabu, 28 September 2022. 
Dalam acara ini di hadiri plt. Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD dan SMP, Koordinator Wilayah Bidang Dikbud Kecamatan Se-kabupaten Demak, Pengawas dan Penilik dan Kepala Sekolah dan guru se Kecamatan Guntur, Kepala Desa dan Murid – murid SD Negeri se Kecamatan Guntur.
Kegiatan ini dalam rangka memperkenalkan sejarah dan budaya untuk pelajar khususnya anak-anak Sekolah Dasar untuk menumbuhkan rasa cinta dan tanggung jawab untuk menjaga kelestarian budaya dan sejarah di masalalu
Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari mulai 28 s.d. 29 September 2022, maksud dan tujuan pelaksanaan acara ini agar anak-anak Sekolah Dasar sempat mengunjungi museum keliling di SD Negeri Bumiharjo 2 Kec. Guntur Kab. Demak agar dapat juga melihat benda-benda koleksi hasil karya anak-anak se Kecamatan, budaya peninggalan masa lalu berbagai suku yang ada di provinsi jawa tengah melalui pameran museum keliling ini. Dengan terselenggaranya acara ini agar kita dapat mengenal lebih jauh mengenal adat dan budaya yang ada di Indonesia.
Gallery Kegiatan :
Semoga bermanfaat – Terimakasih
Sep 29
DINDIKBUD-29/09/2022 Berdasarkan musyawarah daerah yang juga membahas laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya yang di laksanakan di Hotel Amantis Demak pada hari selasa 27 September 2022, Kegiatan tersebut dihadiri 24 anggota FK PKBM Demak dan Dra. Afida Aspar, MM Selaku Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, DPW FK PKBM Jawa Tengah dan anggota FK PKBM Demak. Kusfitria Marstyasih terpilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (DPD FK PKBM) Kabupaten Demak 2022–2027.
Dra. Afida Aspar, M.M. pada kesempatan itu mengapresiasi pelaksanaan Musda FK PKBM Kabupaten Demak yang terlaksana dengan tertib dan lancar dengan suasana kekeluargaan. “Alhamdulillah, musda ini bisa terselenggara, karena memang kepengurusan berakhir di tahun 2022 ini. Agendanya selain memilih ketua baru juga laporan kepengurusan lama,” tutur Afida.
Afida menyampaikan bahwa dalam musda bukan hanya menjadi ajang pemilihan pengurus DPD FK PKBM saja, namun diharapkan sebagai kesempatan untuk mengevaluasi program yang sudah berlalu sekaligus wahana mendiskusikan pengembangan program baik yang berkelanjutan maupun program baru.
“Selamat untuk untuk ketua terpilih, atas amanah yang diberikan. marilah bersama-sama memajukan PKBM Demak ke depan yang lebih maju, berkarya, berbakti dan peduli, dan mewujudkan Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera”.
Gallery Kegiatan.
Semoga bermanfaat – Terimakasih.
Sep 28
28/09/2022-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak melalui Sub. Bag. Program menyelenggarakan Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai ”Gempur Rokok Ilegal”. Kegiatan dilaksanakan di Aula Budi Utomo Dindikbud, Selasa, 27 September 2022 dibuka secara langsung oleh Pj. Sekda Eko Pringgolaksito dan menghadirkan narasumber dari Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Demak serta Bea Cukai Semarang.
Dalam sambutannya, Pj Sekda Eko Pringgolaksito menyampaikan, mulai 2022 Dindikbud Kabupaten Demak ditunjuk sebagai OPD pengampu kegiatan DBHCHT yang dimaksudkan, dengan adanya gerakan Gempur Rokok Ilegal ini dapat mengurangi peredaran rokok di kalangan peserta didik, karena harga rokok illegal saat ini sangat terjangkau oleh peserta didik. Dalam kesempatan tersebut beliau menyampaikan kepada seluruh peserta sosialisasi untuk benar-benar memperhatikan materi yang nantinya akan disampaikan oleh para narasumber.
“Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi ini, sampaikanlah informasi yang diperoleh kepada masyarakat, khususnya tentang rokok ilegal. Karena dengan beredarnya rokok ilegal akan merugikan pendapatan Negara,” tutur beliau.
Sementara itu, narasumber dari Bagian Perekonomian, Sub. Kord. SDA Retno Widiyastuti menyampaikan, adapun ciri-ciri rokok ilegal meliputi rokok polos atau tanpa pita cukai, rokok pita cukai palsu, rokok pita cukai bekas dan rokok pita cukai berbeda.
“Untuk rokok pita cukai bekas, biasanya menggunakan pita bekas pakai, terlihat bekas sobek, berkerut atau kusut. Sedangkan pita cukai berbeda, biasanya menggunakan cukai yang tidak sesuai nama perusahaan atau juga beda jenis produk. Misal pita cukai untuk produk rokok kretek (SKT), tapi digunakan pada produk rokok filter (SKM),” secara lebih lengkap materi dapat di unduh di lampiran dibawah.
Ditambahkan Retno, bagi setiap pengusaha pabrik yang memproduksi rokok ilegal akan mendapatkan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 20.000.000 dan paling banyak Rp. 200.000.000.
Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan selama 3 hari tersebut dimulai dari tanggal 27 September sampai dengan 29 September 2022, diikuti Ka SMP se Kabupaten Demak, Korwil Bidang Dikbud Kecamatan se Kabupaten Demak, Pengawas TK/SD se Kabupaten Demak, Penilik se Kabupaten Demak serta Pelaku Seni.
Pada Kegiatan Sosialisasi di hari Pertama di Ikuti oleh seluruh Kepala Sekolah Jenjang SMP Negeri dan Swasta Se-Kabupaten Demak, Sedangkan di hari Kedua di ikuti oleh seluruh Pengawas, Penilik, dan Koorwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Se-Kabupaten Demak. Sedangkan Sosialisasi Ke tiga akan di hadiri oleh Pelaku Seni di Kabupaten Demak.
Gallery Kegiatan
Berita terkait dan Materi dapat dibawah ini :
“Materi Kegiatan Sosialisasi Gempur Rokok Illegal“
“Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Gempur Rokok Illegal di hari terakhir“
Semoga bermanfaat – Terimakasih
Sep 26
SK Maklumat Pelayanan Dindikbud
Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Visi, Misi dan Moto Pelayanan Publik Dindikbud
Sep 26
> Produk Layanan <
Semoga bermanfaat – Terimakasih
\Yuk berperan aktif dalam perbaikan pelayanan publik sehingga dapat terjadi perubahan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Pengetahuan dan persepsi anda sangat berharga sebagai gambaran langsung dari pelaksanaan pelayanan publik saat ini.
Penilaian persepsi maladministrasi ini merupakan salah satu bagian dari penilaian yang lebih komprehensif yaitu penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia.
