PK (Perjanjian Kinerja)
Nov 14
DINDIKBUD-14/11/2022 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2022 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak PERJANJIAN KINERJA 2022 PERUBAHAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Lihat Lihat SEKRETARIS Lihat Lihat Kepala Sub. Bagian Program Lihat Lihat Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Lihat Lihat Kepala Sub Bagian Keuangan Lihat …
Jun 10
DINDIKBUD-10/07-2021 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2021 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak PERJANJIAN KINERJA 2021 PERUBAHAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Lihat Lihat SEKRETARIS Lihat Lihat Kepala Sub. Bagian Program Lihat Lihat Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Lihat Lihat Kepala Sub Bagian Keuangan Lihat Lihat …
Feb 10
DINDIKBUD-07/02-2020 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2020 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak PERJANJIAN KINERJA 2020 PERUBAHAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Lihat Lihat SEKRETARIS Lihat Lihat Kepala Sub. Bagian Program Lihat Lihat Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Lihat Lihat Kepala Sub Bagian Keuangan Lihat Lihat …
Feb 07
DINDIKBUD-07/02-2020 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2019 PERJANJIAN KINERJA 2019 PERUBAHAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Lihat Lihat SEKRETARIS Lihat Lihat Kepala Sub. Bagian Program Lihat Lihat Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Lihat Lihat Kepala Sub Bagian Keuangan Lihat Lihat BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN PENDIDIKAN NONFORMAL …
Aug 09
DINDIKBUD-08/08-2019 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2018 Download dibawah ini : Semoga bermanfaat – Terimakasih
\Yuk berperan aktif dalam perbaikan pelayanan publik sehingga dapat terjadi perubahan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Pengetahuan dan persepsi anda sangat berharga sebagai gambaran langsung dari pelaksanaan pelayanan publik saat ini.
Penilaian persepsi maladministrasi ini merupakan salah satu bagian dari penilaian yang lebih komprehensif yaitu penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia.
