PENGAJUAN NPYP – (Nomor Pokok Yayasan Pendidikan)

PENGAJUAN BARU NOMOR POKOK YAYASAN PENDIDIKAN

ALUR PELAYANAN

A. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
Ketentuan Verifikasi dan Validasi Yayasan Pendidikan (Verval Yayasan) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;

B. Persyaratan

1. Hardcopy

a. Surat Pengajuan NPYP dari Yayasan Induk;
b. Salinan SK Kementerian Hukum dan Profil Yayasan;
c. Cetak Foto Papan Nama Yayasan Tampak Depan;
d. Cetak Foto Gedung Yayasan;
e. Formulir Pengajuan NPYP baru di stempel dan tanda tangani Ketua Yayasan;

2. Softcopy

a. Surat Pengajuan NPYP dari Yayasan Induk (pdf);
b. SK Kementerian Hukum dan Profil Yayasan (pdf) (https://ahu.go.id/) ;
c. Foto Papan Nama Yayasan Tampak Depan (jpg);
d. Foto Gedung Yayasan (jpg);
e. Formulir Pengajuan NPYP baru di stempel dan tanda tangani Ketua Yayasan (doc);
f. Daftar Sekolah Naungan (doc);

Softcopy wajib jelas dan diberi nama sesuai nama berkas. Selanjutnya dapat dikirimkan di link di pengiriman file.

C. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Alur Pengajuan NPYP

Layanan atas permohonan NPYP dilakukan secara langsung/daring;
Pemohon mengajukan surat permohonan dilampiri berkas dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
Berkas diterima petugas pelayanan pada Sub. Bagian Program;
Berkas di Verifikasi dan Validasi oleh petugas (berkas yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi);
Berkas dinyatakan lengkap kemudian operator dinas melakukan perekaman data identitas yayasan pendidikan dan mengunggah dokumen persyaratan melalui aplikasi Verval Yayasan; pada laman: https://vervalyayasan.data.kemendikdasmen.go.id/

Pusdatin Kemendikdasmen melakukan verifikasi dan validasi data identitas yayasan yang diunggah Operator Dinas;
Penerbitan NPYP;
Penyerahan NPYP;

Sistem, Mekanisme, Prosedur Pengajuan NPYP

Menyiapkan Berkas: pemohon mengumpulkan seluruh dokumen Pengajuan NPYP persyaratan fisik.
Pengajuan Online: pemohon mengajukan NPYP dan mengunggah persyaratan dokumen dan data melalui laman yang telah disediakan oleh Dinas.
Operator Dinas: melakukan perekaman data identitas yayasan pendidikan dan mengunggah dokumen persyaratan melalui aplikasi Verval Yayasan.
Persetujuan (Approval): Jika data valid, Pusdatin Kemendikdasmen Penerbitan NPYP;
Penyerahan NPYP: oleh Operator Dinas.

Waktu Penyelesaian

Pelayanan diproses setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

7 hari kerja sejak diterimanya permintaan, dan petugas dapat memperpanjang waktu paling lambat 1 (satu) semester;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya (GRATIS);

Produk Pelayanan

Penerbitan NPYP (Nomor Pokok Yayasan Pendidikan);

Pengaduan Layanan

Datang langsung
Kotak saran
Email : disdik.demak@gmail.com
Wa : 082221702225 (Chat only)
Lampu Sentir

FORM UPLOAD NPYP SEBAGAI BERIKUT :

UPLOAD Dokumen Pengajuan NPYP

HALAMAN UNDUHAN :

Download Formulir

Download Cek List Berkas

Scan asli SK Kemenkumham dan Profil Kementerian Hukum bisa dilihat dibawah ini :

Contoh 1 :

SK-YAYASAN FATKHURROHMAN MRANGGEN-PROFIL

Contoh 2 :

Contoh-SK KEMENKUMHAM PPTQ CAHAYA TASBIH

Foto Papan Nama Yayasan Tampak Depan :

Jam Layanan

Pelayanan Publik

\Yuk berperan aktif dalam perbaikan pelayanan publik sehingga dapat terjadi perubahan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Pengetahuan dan persepsi anda sangat berharga sebagai gambaran langsung dari pelaksanaan pelayanan publik saat ini.

Penilaian persepsi maladministrasi ini merupakan salah satu bagian dari penilaian yang lebih komprehensif yaitu penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia.