Jun 05
DINDIKBUD-05/06/2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Di Bidang Cukai dengan tema “Gempur Rokok Ilegal” yang dilaksanakan di Rumah Pelayanan Sosial Dinsos P2PA (Bangunan Eks Kawedanan Demak) yang dihadiri sebanyak 100 Peserta yang terdiri Masyarakat sekitar di Rumah Pelayanan Sosial DINSOS P2PA (Bangunan Eks Kawedanan Demak), JUPEL (Juru …
May 03
Bupati Demak Hadiri Sosialisasi Gerakan Gempur Rokok Ilegal DINDIKBUD-03/05/2023 Bupati Demak Eisti’anah menghadiri Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang undangan di Bidang Cukai dan Gerakan Gempur Rokok Ilegal yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Dema di Aula Budi Utomo, Kabupaten Demak, Selasa (03/05) pagi. Kegiatan dilaksanakan mulai dari tanggal Rabu dan Kamis, 03 dan 04 …
Sep 29
DINDIKBUD-29/09/2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak melalui Sub. Bag. Program menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan Bidang Bea Cuka dengan tema ”Gempur Rokok Ilegal”, yang di laksankanakan pada hari Kamis, 29 September 2022 di Aula Budi Utomo Dindikbud Kabupaten Demak, yang di buka secara langsung oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, Drs, SUBKHAN, …
Sep 28
28/09/2022-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak melalui Sub. Bag. Program menyelenggarakan Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai ”Gempur Rokok Ilegal”. Kegiatan dilaksanakan di Aula Budi Utomo Dindikbud, Selasa, 27 September 2022 dibuka secara langsung oleh Pj. Sekda Eko Pringgolaksito dan menghadirkan narasumber dari Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Demak serta Bea Cukai Semarang. Dalam …
\Yuk berperan aktif dalam perbaikan pelayanan publik sehingga dapat terjadi perubahan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Pengetahuan dan persepsi anda sangat berharga sebagai gambaran langsung dari pelaksanaan pelayanan publik saat ini.
Penilaian persepsi maladministrasi ini merupakan salah satu bagian dari penilaian yang lebih komprehensif yaitu penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia.
