Jun 19
Pada hari kemarin Senin, 15 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 WIB telah diadakan zoominar dari Kemendikbud tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Corona virus Disease (COVID-19) melalui siaran langsung di Kanal resmi YouTube. Kemendikbud RI dengan alamat yang dihadiri minimal dari beberapa kementerian (Mendikbud, Menag, Menkes, …
Jun 05
DINDIKBUD-05/06/2020 Surat Edaran Setjen Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Mandiri dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) dapat di lihat di bawah ini : InfoGrafisnya di bawah ini : Semoga Bermanfaat – Terimakasih
May 29
DINDIKBUD-29/05/2020 Surat Edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Nomor : 420/2237 Tanggal 28 Mei 2020 Tentang Edaran Perpanjangan Libur Sekolah Terkait Penyebaran COVID-19 dapat di lihat di bawah ini : Download disini Semoga Bermanfaat – Terimakasih
Apr 30
DINDIKBUD-29/04/2020 Masih dalam rangka menghadapi dan mencegah persebaran panedemi Covid-19 di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dalam hal ini yang bersangkutan dengan dunia pendidikan di Kabupaten Demak memberitahukan kepada semua pihak terutama kepada siswa-siswi PAUD, SD, dan SMP serta orang tua wali murid bahwa kegiatan pembelajaran di …
Apr 28
DINDIKBUD-28/04/2020 Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka ini diterbitkan dengan tujuan sebagai panduan penyelenggaraaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Melalui panduan ini diharapkan Perguruan Tinggi dapat mengembangkan program secara optimal, efektif, efiien, dan bermutu sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Panduan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengelola atau pimpinan Perguruan Tinggi, dosen, mahasiswa, mitra …
\Yuk berperan aktif dalam perbaikan pelayanan publik sehingga dapat terjadi perubahan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Pengetahuan dan persepsi anda sangat berharga sebagai gambaran langsung dari pelaksanaan pelayanan publik saat ini.
Penilaian persepsi maladministrasi ini merupakan salah satu bagian dari penilaian yang lebih komprehensif yaitu penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia.
