Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran Baru di Masa Pandemi Covid-19

Pada hari kemarin Senin, 15 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 WIB telah diadakan zoominar dari Kemendikbud tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Corona virus Disease (COVID-19) melalui siaran langsung di Kanal resmi YouTube. Kemendikbud RI dengan alamat yang dihadiri minimal dari beberapa kementerian (Mendikbud, Menag, Menkes, Mendagri, Menkominfo).

Pada Dasarnya adalah:

Tahun ajaran baru 2020/2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020.
Saat ini wilayah yang masuk zona hijau ada 6% (ada 85 kabupaten), dan wilayah ini yang berhak melakukan pendidikan di awal tahun ajaran baru, dan yang terpenting harus ada persetujuan dari wali siswa untuk mengijinkan anaknya bersekolah.
Saat ini wilayah yang masuk zona kuning, orang, merah ada 94% (ada 429 kabupaten), dan wilayah ini dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan Belajar dari Rumah.
Tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau. Urutan tahap dimulainya pembelajaran tatap muka dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan peserta didik menerapkan protokol kesehatan:

Tahap I : SMA, SMK, MA, MAK, SMTK, SMAK, Paket C, SMP, MTs, Paket B.
Tahap II dilaksanakan dua bulan setelah tahap I: SD, MI, Paket A dan SLB.
Tahap III dilaksanakan dua bulan setelah tahap II: PAUD formal (TK, RA, TKLB) dan non formal.
Begitu ada penambahan kasus/ level risiko daerah naik, satuan pendidikan wajib ditutup kembali

Selengkapnya silahkan dibaca informasi Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran Baru 2020/2021 di Masa Pandemi COVID19 di bawah ini :

200615_Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran TA Baru di Masa Pandemi COVID19_

Unduh Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran TA Baru di Masa Pandemi COVID19 di sini.

Semoga Bermanfaat – Terimakasih

Pelayanan Publik

\Yuk berperan aktif dalam perbaikan pelayanan publik sehingga dapat terjadi perubahan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Pengetahuan dan persepsi anda sangat berharga sebagai gambaran langsung dari pelaksanaan pelayanan publik saat ini.

Penilaian persepsi maladministrasi ini merupakan salah satu bagian dari penilaian yang lebih komprehensif yaitu penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia.