Jun 18
DINDIKBUD-18/06/2020 Pada hari Kamis, 18 Juni 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Demak, menerima Kunjungan Kerja dari DPRD Komisi IV Kab. Tuban Provinsi Jawa Timur dengan Jumlah rombongan sebanyak 16 Orang, Terkait dengan Pelaksanaan PPDB Daring Jenjang SMP di Kabupaten Demak dan Pembelajaran di era New Normal di Kabupaten Demak yang diterima secara Langsung Oleh …
Jun 17
DINDIKBUD-17/06/2020 Sesuai jadwal, pengumuman hasil seleksi PPDB 2020 Kabupaten Demak sudah dapat diakses hari ini, Rabu (17/6/2020) pukul 10.00 WIB. Hasil seleksi dapat dilihat secara daring atau papan pengumuman di sekolah tujuan. Pengumuman hasil seleksi PPDB mensyratkan harus dilaksanakan secara terbuka melalui situs PPDB secara daring dan di sekolah yakni dipasang di beberapa tempat yang …
Jun 15
DINDIKBUD-15/06/2020 Pendaftaran Penerimaan peserta didik baru ( PPDB) untuk siswa SMP Negeri di Kabupaten Demak telah dibuka mulai tanggal 08 Juni 2020 secara Daring di Tahun Pelajaran 2020/2021. Memasuki hari ke 5 pendaftaran melalui daring sebagian besar SMP Negeri sudah memenuhi Jumlah peserta didik sudah mencapai 71 % lebih. Adapun kuota untuk PPDB tahun ini …
Jun 03
DINDIKBUD-03/06/2020 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan . “Peraturan Bupati PPDB Tahun 2020 Kabupaten Demak“ Semoga Bermanfaat – Terimakasih
May 18
DINDIKBUD-18/05/2020 #SahabatDikbud, bagaimana pemerintah pusat mengatur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2020/2021? Mari simak dengan saksama infografik berikut! 😊 #MerdekaBelajar #PPDB2020 #SemuaBisaSekolah Semoga bermanfaat – Terimakasih
\Yuk berperan aktif dalam perbaikan pelayanan publik sehingga dapat terjadi perubahan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Pengetahuan dan persepsi anda sangat berharga sebagai gambaran langsung dari pelaksanaan pelayanan publik saat ini.
Penilaian persepsi maladministrasi ini merupakan salah satu bagian dari penilaian yang lebih komprehensif yaitu penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia.
