Sep 06
Dalam rangka memberikan pelayanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 420/ 595 /2019 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas …
Sep 05
DINDIKBUD-05/09/2019 Masjid Agung Demak terletak di Jalan Sultan Fatah, Kelurahan Bintoro/Kauman, Kecamatan Demak, Kota Demak, Provinsi Jawa tengah. Masjid dibangun diatas lahan seluas 12.752,74 m2 dengan luas bangunan utamanya yaitu 537,5 m² dan luas serambinya 497 m2. Masjid Agung Demak berkaitan erat dengan keberadaan Kerajaan Demak yang muncul pada akhir kejayaan Kerajaan Majapahit. Raja pertama …
Sep 05
Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik; SOP Penangan Sengketa Informasi Publik; SOP Pengelolaan Keberatan informasi publik; SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP); SOP Pengujian Tentang Konsekuensi informasi publik; SOP Pendokumentasian Informasi Publik SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan
Sep 05
TATA CARA PENGAJUAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK Permohonan diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah; Permohonan diajukan secara tertulis baik dengan mengisi formulir Permohonan atau mengirimkan surat Permohonan kepada Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah; Permohonan lisan hanya dapat diajukan dengan datang langsung ke Komisi Informasi Propinsi (KIP) Jawa Tengah oleh Pemohon …
Sep 05
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN Pemohon Informasi Publik menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayaninya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui : Datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (KTP). Melalui website dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim kealamat email PPID yang …
Sep 05
Apabila pemohon tidak puas atau PPID tidak memberikan Informasi Publik sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon Informasi Publik setelah menunggu 10 hari kerja ditambah 7 hari kerja (apabila PPID mengajukan perpanjangan waktu) maka : Pemohon informasi publik dapat mengirim surat keberatan kepada atasan PPID; Apabila atasan PPID menanggapi surat keberatan dari pemohon informasi dan Pemohon Informasi …
Sep 05
Proses permohonan informasi publik dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut : Pemohon informasi datang/via pos ke Sekretariat PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengisi formulir permintaan informasi dengan dilampirkan foto copi KTP pemohon dan pengguna informasi. Petugas PID memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik. Petugas PID memproses pemintaan informasi publik sesuai …
Sep 03
DINDIKBUD-03/09/2019 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi Data Pokok Pendidikan versi 2020. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Budi Utomo Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, yang dimulai senin, 26 Agustus s.d. 17 September 2019 yang diikuti oleh operator dari Jenjang PAUD (TK, KB, TPA dan SPS), DIKDAS (SD dan …
Sep 03
DINDIKBUD-3/09/2019 Penjabaran dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam renstra disertai indikator dan target kinerja yang akan dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak melalui berbagai program dan kegiatan tahunan (tahun 2020). SK RKT 2020 PERUBAHAN
Sep 03
DINDIKBUD-03/09/2019 Review Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dan disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kab Demak Tahun 2016-2021 serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan …
\Yuk berperan aktif dalam perbaikan pelayanan publik sehingga dapat terjadi perubahan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Pengetahuan dan persepsi anda sangat berharga sebagai gambaran langsung dari pelaksanaan pelayanan publik saat ini.
Penilaian persepsi maladministrasi ini merupakan salah satu bagian dari penilaian yang lebih komprehensif yaitu penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia.
Users Today : 155
Users Yesterday : 663
This Month : 6847
This Year : 224712
Total Users : 536067
Views Today : 895
Total views : 3784301
Who's Online : 8
Recent Comments