Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

DINDIKBUD-10/07-2021 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak

PERJANJIAN KINERJA	2021	PERUBAHAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Lihat	Lihat
SEKRETARIS	Lihat	Lihat
Kepala Sub. Bagian Program	Lihat	Lihat
Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	Lihat	Lihat
Kepala Sub Bagian Keuangan	Lihat	Lihat
BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)	Lihat	Lihat
Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Lihat	Lihat
Kepala Seksi Pendidikan Nonformal (PNF);	Lihat	Lihat
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF)	Lihat	Lihat
BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Lihat	Lihat
Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Dasar;	Lihat	Lihat
Kepala Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;	Lihat	Lihat
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Lihat	Lihat
BIDANG PEMBINAANN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (GTK)	Lihat	Lihat
Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Lihat	Lihat
Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	Lihat	Lihat
Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama	Lihat	Lihat
BIDANG PEMBINAAN KEBUDAYAAN	Lihat	Lihat
Kepala Seksi Budaya	Lihat	Lihat
Kepala Seksi Kesenian	Lihat	Lihat
Kepala Seksi Sejarah dan Cagar Budaya	Lihat	Lihat

All-PK-2021

Download dibawah ini :

Semoga bermanfaat – Terimakasih

Pelayanan Publik

\Yuk berperan aktif dalam perbaikan pelayanan publik sehingga dapat terjadi perubahan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Pengetahuan dan persepsi anda sangat berharga sebagai gambaran langsung dari pelaksanaan pelayanan publik saat ini.

Penilaian persepsi maladministrasi ini merupakan salah satu bagian dari penilaian yang lebih komprehensif yaitu penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia.