Sistem Penerimaan Murid Baru – DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

Tag: Sistem Penerimaan Murid Baru

May 26

LAYANAN SPMB 2026

By admin

Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak No. Nomor SK Tahun TENTANG Download 1 Nomor 3 Tahun 2025 2025 Permendikdasmen No 3 Tahun 2025 Tentang Sistem penerimaan Siswa Baru 2 071.H.M. 2024 2026 Surat Edaran tentang Pelaksanaan SPMB …

Teruskan membaca

paud, PNF, Seleksi Peserta Didik Baru, Sistem Penerimaan Murid Baru, SMP Negeri, SPMB Daring. SD Negeri, TK

Apr 29

Sosialisasi dan Penandatanganan Pakta Integritas SPMB Tahun 2026 Digelar di Demak

By admin dikbud

Dindikbud-29/04/2026 Demak, Selasa 28 April 2026 – Pemerintah Kabupaten Demak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hari ini, Selasa 28 April 2026, menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Penandatanganan Pakta Integritas Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026. Acara berlangsung di Ruang Bina Bhakti Praja, Sekretariat Daerah Kabupaten Demak. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, Kepala OPD terkait, …

Teruskan membaca

AFIRMASI, Jujur, MI, MTs, PPDB, Prestasi, RA, SD, Sistem Penerimaan Murid Baru, SMP, SPMB, TK, Zonasi

Sep 26

LAYANAN SPMB 2025

By admin dikbud

Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak No. Nomor SK Tahun TENTANG Download 1 Nomor 3 Tahun 2025 2025 Permendikdasmen No 3 Tahun 2025 Tentang Sistem penerimaan Siswa Baru 2 071.H.M. 2024 2024 Surat Edaran tentang Pelaksanaan SPMB …

Teruskan membaca

paud, PNF, Seleksi Peserta Didik Baru, Sistem Penerimaan Murid Baru, SMP Negeri, SPMB Daring. SD Negeri, TK

Pelayanan Publik

\Yuk berperan aktif dalam perbaikan pelayanan publik sehingga dapat terjadi perubahan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Pengetahuan dan persepsi anda sangat berharga sebagai gambaran langsung dari pelaksanaan pelayanan publik saat ini.

Penilaian persepsi maladministrasi ini merupakan salah satu bagian dari penilaian yang lebih komprehensif yaitu penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia.