May 25
DINDIKBUD-25/05/2023 Berdasarkan pengukuran kinerja outcome, rata-rata capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tahun 2022 adalah sebesar 100,20%. Dari 9 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak pada tahun 2022, Pencapaian sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dengan …
Jun 07
DINDIKBUD-07/06/2021 Berdasarkan pengukuran kinerja outcome, rata-rata capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tahun 2021 adalah sebesar 101,81%. Dari 26 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak pada tahun 2021, Pencapaian sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja tahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dengan …
Feb 11
DINDIKBUD-11/02/2020 Berdasarkan pengukuran kinerja, rata-rata capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tahun 2019 adalah sebesar 90,41%. Dari 27 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak pada tahun 2019, Pencapaian sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja tahun 2019 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dengan rincian …
Jul 30
Laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP/LKJIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : NO. URAIAN TAHUN KETERANGAN 1 Laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP/LKJIP) Tahun 2016 Lihat 2 Laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP/LKJIP) Tahun 2017 Lihat 3 Laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP/LKJIP) Tahun 2018 Lihat 4 Laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP/LKJIP) Tahun 2019 Lihat 5 Laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP/LKJIP) Tahun 2020 Lihat 6 Laporan …
Yuk berperan aktif dalam perbaikan pelayanan publik sehingga dapat terjadi perubahan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Pengetahuan dan persepsi anda sangat berharga sebagai gambaran langsung dari pelaksanaan pelayanan publik saat ini.
Penilaian persepsi maladministrasi ini merupakan salah satu bagian dari penilaian yang lebih komprehensif yaitu penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia.
