Apr 08
Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 3. Kepala LPMP 4. Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB di seluruh Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penyaluran BOS Reguler Tahap I telah selesai. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, penyaluran BOS Reguler Tahap …
Jan 24
DINDIKBUD-24/01/2020 Sinkronisasi data laporan akhir tahun dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) penting dilakukan. Dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan yang berkualitas. Karena berpengaruh pada pemberian opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini kembali ditegaskan oleh Sekretaris Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Demak saat sebelum pelaksanaan rekonsiliasi dengan Bendahara SD dan SMP beserta perwakilan UPTD …
Jul 19
DINDIKBUD-19/07/2019 Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama se-Kabupaten Demak mengikuti rekonsiliasi anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2019. Kegiatan dilaksanakan selama 15 hari di Aula Budi Utomo Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Demak melalui Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Drs. SUBKHAN, M.M mengatakan rekonsiliasi tersebut bertujuan …
Mar 18
DINDIKBUD-13/3/2019 e-RKAS 2019 : Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek BOS Tahun 2019 Kabupaten Demak di buka secara langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Drs. ANJAR GUNADI, M.Pd. beserta Drs. Subkhan, M.M Selaku Ketua Tim Pelaksana BOS Kabupaten Demak yang di mulai dari Tanggal 12 Maret 2019, dalam penggunaan dana BOS haruslah sesuai dengan Juknis BOS …
\Yuk berperan aktif dalam perbaikan pelayanan publik sehingga dapat terjadi perubahan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Pengetahuan dan persepsi anda sangat berharga sebagai gambaran langsung dari pelaksanaan pelayanan publik saat ini.
Penilaian persepsi maladministrasi ini merupakan salah satu bagian dari penilaian yang lebih komprehensif yaitu penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia.
