Category: PPID

Sep 27

Aktivitas PPID

Berpartisipasi dalam Lomba Web Tingkat Kabupaten Demak Rapat Pembahasan SOP Pelayanan Publik

Sep 27

DIP (Daftar Informasi Publik)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Download disini Semoga bermanfaat – Terimakasih

278 comments

Sep 27

SK DIP

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Download SK disini Lampiran : Download disini Semoga bermanfaat – Terimakasih

268 comments

Sep 06

Dalam rangka memberikan pelayanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 420/ 595 /2019 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas …

Sep 05

Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID

Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik; SOP Penangan Sengketa Informasi Publik; SOP Pengelolaan Keberatan informasi publik; SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP); SOP Pengujian Tentang Konsekuensi informasi publik; SOP Pendokumentasian Informasi Publik SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan

demak, dinkominfo, PPID, SOP PPID
290 comments

Sep 05

TATA CARA PENGAJUAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

TATA CARA PENGAJUAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK Permohonan diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah; Permohonan diajukan secara tertulis baik dengan mengisi formulir Permohonan atau mengirimkan surat Permohonan kepada Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah; Permohonan lisan hanya dapat diajukan dengan datang langsung ke Komisi Informasi Propinsi (KIP) Jawa Tengah oleh Pemohon …

Sep 05

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN Pemohon Informasi Publik menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayaninya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui : Datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (KTP). Melalui website dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim kealamat email PPID yang …

Leave comment

Sep 05

PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PELAYANAN INFO PUBLIK

Apabila pemohon tidak puas atau PPID tidak memberikan Informasi Publik sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon Informasi Publik setelah menunggu 10 hari kerja ditambah 7 hari kerja (apabila PPID mengajukan perpanjangan waktu) maka : Pemohon informasi publik dapat mengirim surat keberatan kepada atasan PPID; Apabila atasan PPID menanggapi surat keberatan dari pemohon informasi dan Pemohon Informasi …

Leave comment

Sep 05

TATA CARA MENDAPATKAN INFORMASI PUBLIK

Proses permohonan informasi publik dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut : Pemohon informasi datang/via pos ke Sekretariat PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengisi formulir permintaan informasi dengan dilampirkan foto copi KTP pemohon dan pengguna informasi. Petugas PID memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik. Petugas PID memproses pemintaan informasi publik sesuai …

Leave comment

Jul 31

Permohonan Informasi Publik

Alur Layanan Informasi Publik Syarat : 1.MENYERAHKAN FOTO COPY KTP 2. MENGISI FORMULIR YANG DISEDIAKAN *klik Disini* 3. MENYERTAKAN SALINAN ATAU FOTOCOPY AKTA PENDIRIAN BADAN PUBLIK (UNTUK YANG BERBADAN HUKUM); 4. MEMBERIKAN NOMOR TELEPON YANG BISA DIHUBUNGI; 5. MEMBERIKAN EMAIL YANG VALID; Formulir Permohonan Informasi Publik Semoga bermanfaat – Terimakasih

Sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Yuk berperan aktif dalam perbaikan pelayanan publik sehingga dapat terjadi perubahan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Pengetahuan dan persepsi anda sangat berharga sebagai gambaran langsung dari pelaksanaan pelayanan publik saat ini.

Penilaian persepsi maladministrasi ini merupakan salah satu bagian dari penilaian yang lebih komprehensif yaitu penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia.